MENGAPA GEPENG MASIH MARAK DI JALANAN IBUKOTA ?   Leave a comment

Saat ini DKI Jakarta tengah gencar melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Berbagai program dengan sasaran masyarakat tidak mampu/miskin digulirkan. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengentaskan orang-orang yang kurang beruntung ke taraf kehidupan yang lebih baik.

- Pengemis di Ibukota -

– Pengemis di Ibukota –

Strategi penanggulangan kemiskinan yang diterapkan di DKI Jakarta ditujukan pada 2 fokus utama, yaitu: meningkatkan pendapatan masyarakat tidak mampu/miskin; dan mengurangi beban pengeluaran/biaya hidup masyarakat tidak mampu/miskin. Strategi ini diterapkan karena sebagian masyarakat tidak mampu/miskin di DKI Jakarta tidak memiliki pekerjaan tetap atau tidak memiliki akses ke sumber-sumber pendapatan/pekerjaan yang memadai. Selain itu, banyak juga yang hidup pas-pasan atau berada pada garis kemiskinan sehingga tidak mampu membiayai pendidikan yang begitu mahal atau membayar biaya rumah sakit dikala mereka mengalami sakit.

Program-program yang dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tidak mampu/miskin dimaksudkan untuk menjembatani masyarakat miskin ke akses sumber daya/kesempatan berusaha, pada sektor-sektor lapangan usaha. Program-program tersebut antara lain:

 

  1. Pelatihan-pelatihan keterampilan kerja yang diselenggarakan secara gratis melalui Balai Latihan Kerja Daerah (BLKD) yang tersebar di 5 wilayah kota DKI Jakarta. Pelatihan-pelatihan yang ditawarkan meliputi: pelatihan teknik sepeda motor, elektronika, teknik pendingin, montir, tata boga, menjahit, dll.
  2. Penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha melalui kelompok wira usaha baru dan kelompok usaha bersama;
  3. Fasilitasi penempatan tenaga kerja, melalui program magang di perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan pemerintah daerah, job fair dan program transmigrasi;
  4. Pembinaan Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri kecil;
  5. Pemberian dana bergulir untuk pengembangan UMKM melalui Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK – PEMK).

Adapun program-program yang ditujukan untuk mengurangi beban hidup/beban pengeluaran masayarakat tidak mampu/miskin, antara lain:

  1. Pemberian Biaya operasional Pendidikan (BOP) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk menunjang penyelenggaraan sekolah gratis dalam rangka Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun;
  2. Pemberian pengobatan gratis pada puskesmas kelurahan, puskesmas kecamatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (kelas III) melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)/Kartu Jakarta Sehat (KJS) atau yang sekarang berubah nama menjadi BPJS Kesehatan;
  3. Pemberian bantuan rumah susun murah dan bantuan perbaikan rumah layak huni;
  4. Penjangkauan dan pembinaan anak-anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan dan pengemis (Gepeng) melaui panti-panti sosial yang tersebar di wilayah DKI Jakarta;
  5. Pemberian bantuan keterampilan untuk para nelayan dan masyarakat pesisir; serta
  6. Bantuan pemasangan alat kontrasepsi cuma-cuma melalui program KB Gratis.

Banyak sekali program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Namun, bila kita lihat di jalanan ibukota, hampir di seluruh wilayah DKI Jakarta masih ada bahkan masih banyak gelandangan, pengemis, anak-anak terlantar dan pengamen yang hilir mudik mencari sesuap nasi. Di sisi lain, masih ada juga orang-orang yang bersedia tinggal di kolong jembatan, di gerobak atau bahkan ada yang sampai harus mengorbankan nyawanya demi sekilo atau dua kilo bantuan sembako. Adakah yang salah dengan program-program yang telah dijalankan?

Memang harus kita akui, mengentaskan masyarakat tidak mampu/miskin dari keterpurukan tidaklah semudah membalik telapak tangan. Banyak sekali faktor yang berperan. Koordinasi antar unit kerja pemerintah dalam menjalankan program, resistensi masyarakat  hingga pola kerja dan mindset masyarakat tidak mampu/miskin biasanya menjadi kendala yang serius. Belum lagi adanya oknum yang sengaja memanfaatkan atau mengekploitasi masyarakat tidak mampu/miskin dan anak-anak terlantar untuk kepentingan dirinya.

Coba amati di jalanan ibukota, apakah semua pengemis, pengamen, penyapu mobil itu datang dengan sendirinya? Ataukah ada yang mengkoordinir?

Untuk itu, penyelesaian masalah kemiskinan ini hendaknya tidak dilakukan secara parsial.Tidak sepotong-sepotong. Seluruh pemangku kepentingan/stake holders harus secara bersama-sama menggarap program yang sama dengan sasaran yang sama. Harus ada koordinasi yang apik antar unit pelaksana program. Harus saling mendukung, untuk keberhasilan program dan kemaslahatan bersama.

Kang Agus, 04/02/2015

Ilustrasi Gambar diambil dari : SINI >>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: