MENGAPA GEPENG MASIH MARAK DI JALANAN IBUKOTA ?   Leave a comment

Saat ini DKI Jakarta tengah gencar melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Berbagai program dengan sasaran masyarakat tidak mampu/miskin digulirkan. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengentaskan orang-orang yang kurang beruntung ke taraf kehidupan yang lebih baik.

- Pengemis di Ibukota -

– Pengemis di Ibukota –

Strategi penanggulangan kemiskinan yang diterapkan di DKI Jakarta ditujukan pada 2 fokus utama, yaitu: meningkatkan pendapatan masyarakat tidak mampu/miskin; dan mengurangi beban pengeluaran/biaya hidup masyarakat tidak mampu/miskin. Strategi ini diterapkan karena sebagian masyarakat tidak mampu/miskin di DKI Jakarta tidak memiliki pekerjaan tetap atau tidak memiliki akses ke sumber-sumber pendapatan/pekerjaan yang memadai. Selain itu, banyak juga yang hidup pas-pasan atau berada pada garis kemiskinan sehingga tidak mampu membiayai pendidikan yang begitu mahal atau membayar biaya rumah sakit dikala mereka mengalami sakit.

Program-program yang dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tidak mampu/miskin dimaksudkan untuk menjembatani masyarakat miskin ke akses sumber daya/kesempatan berusaha, pada sektor-sektor lapangan usaha. Program-program tersebut antara lain:

 

  1. Pelatihan-pelatihan keterampilan kerja yang diselenggarakan secara gratis melalui Balai Latihan Kerja Daerah (BLKD) yang tersebar di 5 wilayah kota DKI Jakarta. Pelatihan-pelatihan yang ditawarkan meliputi: pelatihan teknik sepeda motor, elektronika, teknik pendingin, montir, tata boga, menjahit, dll.
  2. Penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha melalui kelompok wira usaha baru dan kelompok usaha bersama;
  3. Fasilitasi penempatan tenaga kerja, melalui program magang di perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan pemerintah daerah, job fair dan program transmigrasi;
  4. Pembinaan Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri kecil;
  5. Pemberian dana bergulir untuk pengembangan UMKM melalui Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK – PEMK).

Adapun program-program yang ditujukan untuk mengurangi beban hidup/beban pengeluaran masayarakat tidak mampu/miskin, antara lain:

  1. Pemberian Biaya operasional Pendidikan (BOP) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk menunjang penyelenggaraan sekolah gratis dalam rangka Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun;
  2. Pemberian pengobatan gratis pada puskesmas kelurahan, puskesmas kecamatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (kelas III) melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)/Kartu Jakarta Sehat (KJS) atau yang sekarang berubah nama menjadi BPJS Kesehatan;
  3. Pemberian bantuan rumah susun murah dan bantuan perbaikan rumah layak huni;
  4. Penjangkauan dan pembinaan anak-anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan dan pengemis (Gepeng) melaui panti-panti sosial yang tersebar di wilayah DKI Jakarta;
  5. Pemberian bantuan keterampilan untuk para nelayan dan masyarakat pesisir; serta
  6. Bantuan pemasangan alat kontrasepsi cuma-cuma melalui program KB Gratis.

Banyak sekali program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Namun, bila kita lihat di jalanan ibukota, hampir di seluruh wilayah DKI Jakarta masih ada bahkan masih banyak gelandangan, pengemis, anak-anak terlantar dan pengamen yang hilir mudik mencari sesuap nasi. Di sisi lain, masih ada juga orang-orang yang bersedia tinggal di kolong jembatan, di gerobak atau bahkan ada yang sampai harus mengorbankan nyawanya demi sekilo atau dua kilo bantuan sembako. Adakah yang salah dengan program-program yang telah dijalankan?

Memang harus kita akui, mengentaskan masyarakat tidak mampu/miskin dari keterpurukan tidaklah semudah membalik telapak tangan. Banyak sekali faktor yang berperan. Koordinasi antar unit kerja pemerintah dalam menjalankan program, resistensi masyarakat  hingga pola kerja dan mindset masyarakat tidak mampu/miskin biasanya menjadi kendala yang serius. Belum lagi adanya oknum yang sengaja memanfaatkan atau mengekploitasi masyarakat tidak mampu/miskin dan anak-anak terlantar untuk kepentingan dirinya.

Coba amati di jalanan ibukota, apakah semua pengemis, pengamen, penyapu mobil itu datang dengan sendirinya? Ataukah ada yang mengkoordinir?

Untuk itu, penyelesaian masalah kemiskinan ini hendaknya tidak dilakukan secara parsial.Tidak sepotong-sepotong. Seluruh pemangku kepentingan/stake holders harus secara bersama-sama menggarap program yang sama dengan sasaran yang sama. Harus ada koordinasi yang apik antar unit pelaksana program. Harus saling mendukung, untuk keberhasilan program dan kemaslahatan bersama.

Kang Agus, 04/02/2015

Ilustrasi Gambar diambil dari : SINI >>

REVITALISASI LOKSEM HUKUMNYA WAJIB   Leave a comment

Lokasi usaha sementara (Loksem) atau yang lebih populer disebut dengan JP, JU, JB, JS atau JT tergantung kota tempat loksem tersebut berada, kini kian marak. Kita ambil contoh Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat terdapat 42 loksem, yaitu: JP01 – JP42 dengan total pedangang sebanyak 2.702 dan total luas lahan mencapai 25.902 M2.

Jenis Loksem di Jakarta Pusat sangat beragam. Jenis terbanyak adalah makanan dan minuman. Namun, selain itu juga terdapat loksem kelontong, bengkel sepeda, bunga rangkai, barang bekas (loak), elektronik, sembako, batu cincin dan masih banyak lagi.

- JP 02 di Jalan Surabaya -

– JP 02 di Jalan Surabaya –

Diantara 42 JP tersebut, yang sudah cukup terkenal antara lain adalah JP02 yang berlokasi di jalan Surabaya, Jakarta Pusat. Loksem yang menjual barang-barang antik dan koper ini bukan saja terkenal secara nasional, tetapi juga sudah dikenal di manca negara.

Selain itu, loksem yang juga tak kalah terkenalnya adalah JP23 yang berada di jalan Gunung Sahari Timur 7A. Loksem yang menempati area seluas 3.500 M2 ini dihuni oleh 70 pedagang ikan hias. Selain tempatnya yang mudah dijangkau, loksem ini menawarkan aneka ragam jenis ikan hias yang mungkin sulit ditemukan di tempat lain.

Keberadaan loksem di setiap wilayah di Jakarta sesungguhnya merupakan bagian dari solusi  penciptaan dan penyediaan lapangan kerja serta upaya menghidupkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Namun sayangnya, sebagian besar loksem di Jakarta menempati lokasi yang bukan peruntukannya, seperti: trotoar, taman, di atas saluran air, dll. Dengan demikian, selain tidak dapat dilakukan penataan secara optimal oleh pemerintah daerah, keberadaan loksem kadang juga mengganggu lingkungan sekitarnya. Kian hari, kian kotor dan semrawut.

Berkaca dari kondisi tersebut, maka revitalisasi loksem menjadi wajib. Sudah saatnya loksem ditata kembali secara menyeluruh. Untuk keindahan dan kenyamanan kota, maka seluruh sarana prasarana (sarpras) kota harus dikembalikan sesuai dengan fungsi dan peruntuknnya.

Namun demikian, dalam penataan kota jangan sampai merugikan masyarakat. Jangan sampai penataan loksem ini justru mematikan usaha para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di dalamnya dan telah berusaha sekian lama di tempat tersebut. Pengembalian fungsi sarpras kota, termasuk loksem harus disertai upaya penyediaan lokasi usaha yang lebih memadai dan lebih manusiawi bagi para pedagang. Dengan demikian, kota makin tertata rapi, makin nyaman, namun UMKM juga tetap dapat hidup, berkembang dan menjadi salah satu kebanggan kota.

Solusinya adalah pelibatan seluruh unsur yang terkait dalam penataan kota. Harus ada proses penyadaran para PKL yang menempati loksem dan masyarakat sekitarnya untuk penataan kota yang lebih baik. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus segera menyediakan lokasi yang lebih layak untuk tempat usaha mereka dan segera mengurus transisi mereka. Dan yang lebih penting lagi, pasca pemindahan loksem tersebut harus segera dilakukan pengembalian fungsi lahan. Dengan demikian, masyarakat dapat segera merasakan dampak dari penataan kota tersebut. Tidak justru sebaliknya, lahan dibiarkan sehingga ditempati kembali untuk berdagang kembali oleh PKL yang baru.

Kang Agus, 3/2/2015

Ilustrasi Gambar diambil dari : SINI >>

 

KLA JAKARTA PUSAT, IMPIAN YANG KIAN NYATA   Leave a comment

Kota Layak Anak (KLA) adalah kota yang manusiawi, nyaman dan ramah terhadap masyarakatnya, khususnya anak-anak. Kota semacam ini merupakan impian setiap warga kota. Demikian juga dengan warga masyarakat yang tinggal di Jakarta Pusat.

KLA dicirikan dengan 31 indiaktor yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PP & PA RI), antara lain: setiap anak harus mendapatkan hak-haknya (hak mendapatkan akte kelahiran, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapat pengakuan, dll) serta tersedianya ruang interaksi publik yang memadai bagi anak.

Terkait penyediaan ruang interaksi publik bagi anak, saat ini Ibu Gubernur bersama Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta tengah mempersiapkan percontohan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di 6 wilayah Kota/Kabupaten, yaitu: Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Program tersebut dilaksanakan dengan merangkul pihak swasta, yaitu PT. Pembangunan Jaya melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Untuk Jakarta Pusat, RPTRA akan di bangun di kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir dengan cara merevitalisasi taman yang telah ada, yaitu Taman Tidore.

Sejalan dengan program Ibu Gubernur bersama Tim Penggerak PKK tersebut, Walikota Jakarta Pusat juga telah mencanangkan pengembangan percontohan Kota Layak Anak (KLA) di 7 kecamatan lainnya di Wilayah Jakarta Pusat, yaitu: Kecamatan Sawah Besar, Kemayoran, Senen, Cempaka Putih, Menteng, Tanah Abang dan Johar Baru. Pada 7 kecamatan tersebut akan dipilih masing-masing satu kelurahan yang akan dijadikan sebagai percontohan pengembangan Kota Layak Anak (KLA) dengan mengacu pada 31 indikator KLA dari Kemen PP & PA RI. Pada lokasi-lokasi tersebut juga akan dibangun RPTRA sebagaimana di kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) adalah taman yang didesain dengan konsep modern yang ramah anak dengan dilengkapi berbagai sarana prasarana pendukung seperti Gazebo/pendopo untuk tempat belajar/pentas anak-anak, sarana olah raga, sekretariat forum anak, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), jaringan internet / wifi, toilet, dll. Dengan demikian diharapkan RPTRA dapat menjadi pusat interaksi publik sekaligus sebagai media pembelajaran dan pengembangan minat dan bakat anak-anak.

Melalui percontohan KLA tersebut diharapkan nantinya dapat direplikasi di seluruh kelurahan dan kecamatan yang ada di Jakarta Pusat. Dengan demikian, impian Warga Jakarta Pusat untuk memiliki kota yang manusiawi, nyaman dan ramah anak segera dapat diwujudkan.

Kang Agus_27/1

BOP DAN MANDULNYA PRESTASI SEKOLAH   Leave a comment

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) adalah biaya operasional yang diberikan secara blog grant kepada sekolah dalam rangka mendukung Program Wajib Belajar 12 Tahun. Pemberian BOP ini ditujukan untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan cara meringankan beban biaya pendidikan. Dengan pemberlakuan BOP ini, diharapkan peserta didik terbebas dari seluruh jenis pungutan, karena operasional sekolah telah ditanggung sepenuhnya oleh BOP.

Pada masa kelahirannya tahun 2005 silam, BOP ini merupakan sandingan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan hanya diperuntukkan bagi jenjang pendidikan dasar negeri, yaitu SDN/MIN dan SMPN/MTsN. Kemudian mulai tahun 2007, cakupan BOP diperluas ke jenjang pendidikan menengah negeri, yaitu SMAN/MAN dan SMKN.

Alokasi BOP yang diterima oleh masing-masing sekolah sangat bervariasi, tergantung jenjang pendidikan dan jumlah peserta didik. Makin tinggi jenjang pendidikan, makin besar unit cost BOP. Makin banyak jumlah peserta didik, makin besar pula BOP yang diterima oleh sekolah yang bersangkutan.

Tatacara pemanfaatan BOP diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Selain untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah, BOP juga dapat dimanfaatkan untuk rehab ringan sekolah, seperti: pengecatan, penggantian genting bocor, perbaikan kunci pintu yang rusak, dll. BOP juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekstra kulikuler dan peningkatan kualitas guru, seperti: pelatihan, seminar, bimbingan teknis, dll.

Sesuai dengan filosofinya untuk meningkatkan akses pendidikan, indikator keberhasilan BOP dapat lihat dari menurunnya angka putus sekolah, meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) di DKI Jakarta. Idealnya, dengan diberlakukannya BOP ini, maka tak ada lagi anak yang tidak sekolah dikarenakan ketiadaan biaya.

Mulai tahun 2012, cakupan program BOP kembali diperluas. Bukan hanya diperuntukkan bagi sekolah negeri, tetapi juga mencakup sekolah-sekolah swasta yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Disamping itu, juga dilakukan penyesuain unit cost bagi jenjang pendidikan menengah. Kini, unit cost BOP untuk tiap jenjang pendidikan per peserta didik per bulan sbb: untuk SD/MI sebesar Rp. 60.000,- untuk SMP/MTs sebesar Rp. 110.000,- dan untuk SMA/MA sebesar Rp. 400.000,-. Sedangkan untuk SMK, besaran unit cost BOP bervariasi, tergantung jurusannya. Untuk jurusan manajemen dan bisnis sebesar Rp. 400.000,- untuk jurusan pariwisata dan seni sebesar Rp. 500.000,- dan untuk jurusan teknik, pertanian dan kesehatan sebesar Rp. 600.000,-

Seiring perkembangan jaman, peran BOP dalam memperluas akses pendidikan dirasa tak efektif lagi. Hampir seluruh masyarakat DKI Jakarta telah mampu mengakses pendidikan, yang ditandai dengan angka putus sekolah yang makin rendah serta APK dan APM makin tinggi. Dengan demikian, perlu adanya reposisi peran BOP.
Sejalan dengan hal tersebut, The World Bank bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta telah melakukan evaluasi BOP. Hasilnya menunjukkan bahwa perlunya perluasan peran BOP, bukan hanya sekedar untuk membuka akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tetapi juga harus mampu mendongkrak mutu pendidikan atau prestasi sekolah.

Dalam hasil evaluasinya, The World Bank juga menawarkan formula baru penghitungan alokasi BOP dengan mengacu pada 3 prisip, yaitu: alokasi dasar, alokasi keterpencilan/keadilan dan alokasi kinerja. Dengan 3 prinsip tersebut, maka sekolah dengan jumlah peserta didik sedikit dan sekolah terpencil seperti sekolah-sekolah di Kepulauan Seribu akan mendapatkan tambahan alokasi anggaran, berupa kompensasi keterpencilan dan kompensasi kemahalan transportasi. Untuk sekolah-sekolah yang berprestasi, juga akan diberikan tambahan alokasi anggaran BOP dari alokasi kinerja. Dengan penerapan 3 prinsip dasar ini diharapkan, sekolah akan berlomba-lomba mengejar prestasi untuk mendapatkan tambahan BOP dari alokasi kinerja.

Semoga penerapan formula baru alokasi BOP mampu mereposisi peran BOP, bukan hanya sebagai jembatan akses pendidikan tetapi juga mampu mendongkrak dan mengukir prestasi sekolah.

Kang Agus, 2014

ANGKA KEMISKINAN DKI JAKARTA TERENDAH SE INDONESIA   1 comment

Angka kemiskinan DKI Jakarta per September 2011 sebesar 3,75% dan pada bulan Maret 2012 turun menjadi 3,69%. Angka kemiskinan tersebut terendah se Indonesia, dikuti oleh provinsi Bali, Kalimantan Selatan dan Bangka Belitung.  Meskipun prosentase  angka kemiskinan Provinsi DKI Jakarta relative rendah, namun jumlah penduduk miskinnya masih mencapai 286.075 KK atau ± 1,2 juta jiwa.

Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), angka kemiskinan di bawah 5% sudah masuk wilayah inti (hard core poverty) sehingga akan sangat sulit diturunkan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus secara terus menerus mencari terobosan guna mengurangi atau mengentaskan penduduk miskin.

Saat ini berbagai program penanggulangan kemiskinan telah digulirkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dari program yang berbasiskan bantuan langsung kepada masyarakat, usaha kecil menengah, pemberdayaan masyarakat sampai upaya menjaring peran serta  swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Keseluruhan program penanggulangan kemiskinan tersebut dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penangggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaanya, koordinasi pencapaian program-program penangggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh kelompok program (klaster) yang terdiri dari 4 klaster, yaitu : (1). klaster 1, yaitu klaster Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga; (2). klaster 2, yaitu klaster Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan; (3). klaster 3, yaitu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil; serta (4). Klaster 4, yaitu klaster pendukung.

Adapun program-program unggulan Pemprov DKI Jakarta di bidang penanggulangan kemiskinan, antara lain :

  1. Jaminan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK GAKIN);
  2. KB Gratis bagi Keluarga Miskin;
  3. Bantuan Biaya Pemakaman bagi Keluarga Miskin;
  4. Pemberian Beasiswa Rawan Putus Sekolah (RPS) bagi siswa miskin;
  5. Penataan RW Kumuh;
  6. Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK) bagi usaha mikro dan kecil; serta
  7. Pelatihan Keterampilan dan pembentukan kelompok Wira Usaha Baru (WUB) bagi para pencari kerja dan penganggur.

Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga secara terus menerus mengkaji dan melakukan penyempurnaan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan yang sudah ada. Di bawah kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahya Purnama, dalam waktu dekat akan diluncurkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJB). Dengan KJS tersebut, penduduk miskin di DKI Jakarta, bila sakit akan dirawat di rumah sakit yang ditunjuk secara gratis. Begitu juga KJP. Dengan  kartu tersebut, anak sekolah yang berasal dari keluarga mikin, selain gratis biaya sekolah yang dibiayai melalui Biaya Operasional Pendidikan (BOP) juga akan mendapat bantuan biaya personal yang dapat digunakan untuk transport, seragam, tas, alat tulis, dsb.

Melalui program-program tersebut, diharapkan masyarakat akan mendapat pelayanan yang lebih baik, dan pada akhirnya angka kemiskinan DKI Jakarta dapat diturunkan.

(Kang Agus, 2012)

Dirgahayu RI ke-66   Leave a comment

MERDEKA…!!!   MERDEKA…!!!  MERDEKA…!!!

Dirgahayu Indonesiaku…

Selamat Hari Ulang Tahun yang ke-66…

Semoga Indonesia Makin Berjaya…

Mari kobarkan kembali semangat perjuangan…

Membangun negeri kita tercinta…

.

LIRIK LAGU HARI MERDEKA (H. MUTAHAR)

Tujuh belas agustus tahun empat lima
Itulah hari kemerdekaan kita
Hari merdeka nusa dan bangsa
Hari lahirnya bangsa Indonesia
Merdeka..
Sekali merdeka tetap merdeka
Selama hayat masih di kandung badan
Kita tetap setia tetap setia
Mempertahankan Indonesia
Kita tetap setia tetap setia
Membela negara kita

Sumber : >> disini >>

Posted 17/08/2011 by Kang Agus in SERBA SERBI, Uncategorized

Tagged with ,

Kini Para “Roker Mania” Harus Berangkat Kerja Lebih Pagi   Leave a comment

Mulai tanggal 2 Juli 2011, PT. Kereta Api Indonesia (KAI) melalui anak perusahaannya PT. KRL Commuter Jabodetabek (KCJ) akan memberlakukan KRL commuter line (single operation). Dengan demikian seluruh KRL akan berhenti di setiap stasiun. Tidak ada lagi KRL ekspres maupun ekonomi AC. Sehingga kalau tidak mau terlambat masuk kerja, para Roker alias rombongan kereta harus siap-siap bangun dan berangkat kerja lebih pagi.

Sebelum di terapkan, kebijakan commuter line ini telah diujicobakan sebanyak 3 kali, yaitu tanggal 18 Juni, 30 Juni dan 1 Juli 2011 (hari ini). Adapun tarifnya bervariasi, yaitu : Jakarta – Bogor Rp. 7.000,-; Jakarta – Depok Rp. 6.000,-; Jakarta – Bekasi Rp. 6.500,-; Jakarta – Tangerang Rp. 5.500,- serta Jakarta – Sudimara / Serpong Rp. 6.000,-

Dengan dihapusnya kereta ekspes AC, maka para Roker yang biasa menggunakan kereta ekspres harus menempuh perjalanan 15 – 30 menit lebih lama dari biasanya. Kalau biasanya Depok – Jakarta bisa ditempuh 30 – 45 menit, kini bisa 1 jam lebih.

Menanggapi kebijakan ini, banyak opini yang berkembang. Ada yang menanggapinya dengan sikap optimis ada pula yang pesimis. Mereka yang optimis percaya bahwa kebijakan ini merupakan upaya PT. KAI untuk meningkatkan kualitas layanannya. Meskipun waktu tempuh menjadi lebih lama, tidak masalah karena sebetulnya total waktu perjalannnya sama saja. Dengan jadwal yang lebih  padat, maka para Roker tidak perlu lagi berlama-lama menunggu kereta di stasiun. Pada jam sibuk, kereta akan datang dalam waktu 10 – 15 menit. Selain itu, bagi Roker ekpres tarifnyapun turun. Kalau biasanya harus merogoh kocek Rp. 9.000,- sampai Rp. 11.000,- untuk Jakarta – Depok atau Jakarta – Bogor, kini cuma harus mengeluarkan Rp. 6.000,- untuk Jakarta-Depok atau Rp.7.000,- untuk Jakarta-Bogor. Jadi lebih hemat.

Namun, lain lagi pandangan mereka yang pesimis. Mereka beranggapan kebijakan ini suatu kemunduran, karena : pertama, PT. KAI bukannya meningkatkan kenyamanan,  justru malah memperkecil pilihan. Kalau sebelumnya penumpang memiliki 3 pilihan, KRL ekpres AC bagi mereka yang bersedia mengeluarkan kocek lebih besar dengan kompensasi lebih cepat, KRL Ekonomi AC yang lebih nyaman, namun berhenti di setiap stasiun, atau KRL ekonomi bagi penumpang yang mengharapkan angkutan murah meriah. Kini tinggal dua pilihan, KRL ekonomi atau comuter line. Keduanya berhenti di setiap stasiun.

Kedua, meskipun jadwal perjalanan lebih padat, mereka meragukan  PT. KJC bisa merealisasikan jadwal perjalanan commuter line sesuai yang telah ditetapkan. Kalau sekarang, dengan jadwal yang tidak terlalu padat saja KRL sering terlambat. Alasan kereta mogok, gangguan sinyal, gangguan wesel, sudah akrab di telinga para penumpang. Bagaimana dengan jadwal kereta yang lebih padat, apa tidak tambah krodit. Apalagi perengkatnya (kereta, rel, wesel, persinyalan) masih menggunakan perangkat lama. Dengan kondisi demikian, apa mungkin PT. KJC mampu merealisasikan jadwal yang telah dijanjikan.

Terlepas dari pendapat pro dan kontra, nampaknya kita sebagai penumpang setia KRL harus bijaksana. Kita harus berpikir positif. Kita beri kesempatan PT.KAI untuk berbenah diri. Toh dari hasil uji coba yang telah dilakukan, nampaknya tidak ada masalah yang berarti. PT. KJC nampaknya berusaha menepati komitmennya. Sejauh ini, jadwalnya tidak terlalu banyak bergeser. Hanya saja memang di jam-jam sibuk tetap saja super penuh, sehingga jauh dari kata nyaman.

Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan kedepan pelayanan KRL commuter line jauh lebih baik lagi (Kang Agus, 2011)

Spanduk

Foto : Kang Agus, 2011

Stasiun Tanah Abang

Foto : Kang Agus, 2011

KRL Ekpres1

Foto : Kang Agus, 2011

Commuter Line

Foto : Kang Agus, 2011

KRL Ekpres2

Foto : Kang Agus, 2011

Commuter Line

Foto : Kang Agus, 2011

Commuter Line

Foto : Kang Agus, 2011

Commuter Line

Foto : Kang Agus, 2011

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.